[caption id="attachment_1270" align="aligncenter" width="568"]
Ketua Gapeknas Kab. Bengkalis, Fitra Budiman?.[/caption]
NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas)? Kab. Bengkalis, Fitra Budiman, meminta pada Plt Sekda Kab. Bengkalis, Arianto, untuk segera menyikapi persoalan rasionalisasi anggaran tahun 2017 ini.
"Sebab jika pak Sekda tidak segera mengambil sikap serius, maka akan menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan pembangunan di Kab. Bengkalis di tahun 2017 ini," terangnya, Selasa (16/05/17).
Dia jelaskan, bahwa akibat tertundanya pembayaran pada pihak ketiga ditahun 2016 lalu, ?untuk anggaran tahun 2017 ini yang telah disahkan 3,69 triliun, telah terpotong Rp. 600 M lebih, untuk melunasi pihak ketiga tahun anggaran 2016.
?"Oleh karena itu, jika proses rasionalisasi anggaran 2017 tidak segera cepat disikapi, jelas nanti imbasnya pada pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan," tambah Budi.
Artinya, tambah pria ini, akan kembali terjadi penundaan pembayaran lagi, karena kos anggaran yang tidak mencukupi dengan pelaksana program yang telah disahkan sebelumnya.
"Atau mungkin, dengan lambatnya menyikapi ?hal ini, akan berakibat pelaksanaan pekerjaan tidak akan maksimal, karena akan lambat juga proses pelelangan, sehingga untuk mengejar mutu tidak akan tercapai dan jangan salahkan rekanan," bebernya. [bp][*red]
Ketua Gapeknas Kab. Bengkalis, Fitra Budiman?.[/caption]NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas)? Kab. Bengkalis, Fitra Budiman, meminta pada Plt Sekda Kab. Bengkalis, Arianto, untuk segera menyikapi persoalan rasionalisasi anggaran tahun 2017 ini.
"Sebab jika pak Sekda tidak segera mengambil sikap serius, maka akan menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan pembangunan di Kab. Bengkalis di tahun 2017 ini," terangnya, Selasa (16/05/17).
Dia jelaskan, bahwa akibat tertundanya pembayaran pada pihak ketiga ditahun 2016 lalu, ?untuk anggaran tahun 2017 ini yang telah disahkan 3,69 triliun, telah terpotong Rp. 600 M lebih, untuk melunasi pihak ketiga tahun anggaran 2016.
?"Oleh karena itu, jika proses rasionalisasi anggaran 2017 tidak segera cepat disikapi, jelas nanti imbasnya pada pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan," tambah Budi.
Artinya, tambah pria ini, akan kembali terjadi penundaan pembayaran lagi, karena kos anggaran yang tidak mencukupi dengan pelaksana program yang telah disahkan sebelumnya.
"Atau mungkin, dengan lambatnya menyikapi ?hal ini, akan berakibat pelaksanaan pekerjaan tidak akan maksimal, karena akan lambat juga proses pelelangan, sehingga untuk mengejar mutu tidak akan tercapai dan jangan salahkan rekanan," bebernya. [bp][*red]