NUSANTARAEXPRESS, BAGANSIAPIAPI - Saat ini ada desakan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kepada pemerintah Daerah, agar memperhatikan nasib dan kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga honorer yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Alasan mereka mempertanyakan nasib pegawai itu pasalnya belakangan ini DPRD banyak menerima laporan-laporan dan keluhan dari para pegawai, salah satu problemnya yakni pegawai yang ada di daerah belum menerima haknya secara penuh, seperti tunjangan kesra, gaji bagi tenaga honorer.
Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Drs.Darwisyam salah satunya mempertanyakan nasib pegawai, di salah satu acara hearing belum lama ini di kantor DPRD Ia mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak Pemerintah Daerah yang saat itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Drs. H.Surya Arfan,Msi, Kepala BPKAD, H. Syafrudin, Kepala Inspektorat, HM.Nurhidayat, dan Kadispenda, Cicik Mawardi.
Tidak hanya nasib pegawai, Darwissyam juga melontarkan pertanyaan menyangkut dengan masalah hutang Pemda Kabupaten Rohil kepada pihak ketiaga tahun 2016.
“Kesra PNS yang seharusnya di bayar dua belas bulan, tapi hanya dibayarkan tiga bulan saja, masih ada Sembilan bulan lagi. Bagaimana sikap pemda ini, yang namanya hak pegawai ini harus kita bayarkan, “Ungkap Darwissyam.
Darwis mencontohkan salah satu Organisasi Perangat Daerah (OPD), Rumah Sakit Umum RM. Dr,Pratomo Bagansiapiapi, mereka setiap hari bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya kesejahtera mereka harus dipikirkan oleh pemerintah daerah,” kata Darwis.
Dipertemuan itu, disampaikan juga oleh Politisi Golkar itu kepada Sekda, bahwa untuk menutupi semua kebutuhan petugas, seperti tunjangan kesra Dokter spesialis, Dokter Umum dan tunjangan petugas medis dan lain sebagainya,
“Kami mendapatkan keterangan dari Direktur RSUD RM. Pratomo, Setelah dihitung-hitung oleh mereka ternyata dana BLUD RSUDnya bisa di gunakan untuk mentalangi tunjangan kesra seluruh petugas RSUD, arti kata bukan di pakai sepenuhnya, tapi BLUDnya untuk mentalangi sementara dana APBDnya ada. Kemudian kata mereka (pihak RSUD Red) sudah konsultasi dengan pihak BPK RI, hasil konsultasinya BPK RI memberikan jawaban rencana penggunaan dana BLUD tersebut, kata BPK RI penggunaannya itu tergantung dengan pihak BPKAD,jika BPKAD setuju maka tunjangan kesra petugas RSUD tersebut bisa ditalangi dengan menggunakan dana BLUD RSUD itu,,” Ujar Darwis.
Pihak DPRD mendesak agar pemda rohil memikirkan hak-haknya pegawai negeri sipil (PNS), mereka adalah ujung tombak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,dan mendesak pemerintah daerah untuk bersikap lebih arif terkait tunjangan kesra PNS tersebut. Begitu juga dengan hak tenaga honorer.
“Kita sangat prihatin dengan kondisi ini, ini menyangkut masalah kehidupan pegawai kita, hak orang harus kita pikirkan secara bersama-sama,jika memang harus kita lakukan rasionalisasi lagi apa yang harus kita rasionalisasikan agar hak orang bisa tersalurkan,”Tegasnya.
Menjawab pertanyaan Anggota DPRD Rohil itu, Sekda Rohil, Drs.H. Surya Arfan, Msi, Surya menjelaskan bahwa persoalan tunjangan kesra pegawai dan nasib tenaga honorer itu merupakan PR bagi pemda Rohil.
“Terkait tenaga honorer, seperti honorer di RSUD.RM Pratomo, Sat Pol PP, Lingkungan Hidup, PUTR, Pasar dan di OPD lainnya. Disatu sisi pemda sangat membutuhkan tenaga honorer ini disisi lain kondisi keuangan kasda hingga kini belum juga jelas, sedangkan para tenaga honorer setiap hari berkerja memberikan pelayanan.
Dijelaskan Sekda, mengacu dalam Peraturan Bupati (Perbup), pihak pemerintah sebenarnya bisa mengelak terkait honorer dan tunjangan kesra tersebut.
“Sebenarnya kita pemdakab rohil bisa mengelak, baik itu terkait honorer maupun tunjangan kesra, di dalam perbup itu sudah menjelaskan, sejauh mana kemampuan keuangan daerah, seperti itu bahasanya, tapi kita tidak berpikir demikian, mereka sudah berkerja mengapa kita tidak memberikan perhatian,” Uajrnya.
Khusus mengenai tenaga honorer, di dalam forum itu Surya Arfan juga mengharapkan segera melakukan duduk semeja antara DPRD dengan Pemda, tujuan mau dikemanakan tenaga honorer ini, menurutnya waktu terus berjalan,kondisinya pemda sudah berhutang selama lima bulan.
Sebelumnya hutang kepada tenaga honorer baru dibayarkan selama tiga bulan, kata Sekda untuk tiga bulan gaji tenaga honorer itu dananya sebesar Rp.17 miliyar, sedangkan hutang yang belum dibayar pemda kepaha tenaga honorer itu masih ada lima bulan yakni sebesar Rp. 85 milyar lagi.sementara pengiriman dana dari pusat belum dikirimkan, termasuk dana triwulan keempat tahun 2016 lalu,” Ucap Surya Arfan.
Mengatasi masalah yang dihadapi pemda Rohil, saat ini pemda Rohil mengharapkan adanya pengiriman Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Rohil yang dibelum dikirimkan sejak beberapa tahun belakangan ini.
Harapan pengiriman DAU tersebut tidak begitu diyakini 100% oleh Sekda, mengapa tidak, menurut Sekda Rohil anggaran yang sudah ada di dalam Kepres saja bisa berkurang apa lagi yang sifatnya diawang-awang, ungkap Sekda tidak optimis.
Menjawab pertanyaan DPRD terkait tunda bayar kepada pihak ketiga tahun 2016, Sekda Rohil menerangkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan sebagian besar hutang pemda tersebut.
“Hutang kita berpariasi, kemarin saya mendapatkan laporan pertama hutang kita sebesar Rp. 315 miliyar. Data terbaru semua OPD dan seluruh kecamatan hutang kita sebesar Rp.287 miliyar lebih, realisasi sampai hari ini yang telah terbayar itu sebesar Rp.178 miliyar lebih,sisa hutang kita adalah sebesar Rp.109 miliyar,” Jelas Sekda.
Kemudian dikeluhkan Surya Arfan, kondisi keuangan daerah saat ini, hampir semua anggaran di OPD di rasionalisasi. dari 40 hingga 50% itu yang bisa di realisasikan, mengapa itu dilakukan karena hingga saat ini pengiriman dana triwulan ke empat tahun 2016 belum dikirim ke kas daerah,” keluhnya.
“Makanya hampir semua OPD nagis sekarang ini, pada awalnya kita minta di potong 50% mata anggaran, setelah dihitung-hitung potongan mata anggaran di OPD mencapai 60% dan hampir semua OPD mengeluh karena kegiatan rutin kantor mereka tidak dapat dilaksanakan,” Tandasnya. [Agung]