NUSANTARAEXPRESS.COM, MUARA SABAK - Dengan keberangkatan para kades ke Kota Malang dan Surabaya yang berangkat pada Hari Senin ,25/03/2019, dengan agenda Bimtek tentang peningkatan pemerintahan desa, dengan keberangkatan para Kades setanjabtimur beserta pengawalan dari satuan polres Tanjabtimur,Kejari,staf PMD,serta Keswan ikut berangkat agenda study Banding ke Malang. diharap kepada Aparat terkait untuk melakukan Audit sumber Dana kegiatan dan siapa yang menjadi panitia penyelenggara Study Banding. Di harapkan lagi kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan.
Dengan dana Milyaran Rupiah untuk kegiatan study Banding ke malang dan Surabaya siapa yang menanggulangi sementara biaya tersebut,apakah memang sudah menjadi agenda desa,sudah gak di musyawarahkan dengan masyarakat,anggota BPD serta aparatur desa,sebab keberangakatan para kades Study Banding ke Malang menggunakan ADD. Diambil keterangan dari para kades terdapat simpang siur informasi biaya keberangkatan para Kades, ada yang mengatakan 7.5 juta dan ada juga yang mengatakan 14 juta rupiah.
Sementara itu kalau kegiatan Bimtek dilakukan hanya peningkatan Tata Kelola Pemerintahan atau juga kegiatan Bumdes masih ada cara-cara yang lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Yang paling penting dan utama adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM) pada desa masing-masing,seperti aparatur desa,kadus,rt,pemuda/di karang Taruna melalui Pemberdayaan masyarakat desa. Bukan hanya kades nya terus yang berangkat melaksanakan Bimtek atau Study Banding setiap tahunnya. Sementara masyarakat menilai mereka tidak pernah di berdayakan, bagaimana menciptakan pembangunan dengan bahan material lokal,serta padat karya itu apa. Desa harus mampu meningkatkan,pendidikan, kesehatan melalui program perbaikan gizi,stunting dan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi sangat berkwalitas.
Jadi kegiatan Bimtek atau Study banding atau apapun jenisnya demi untuk hajat hidup orang banyak guna mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat itu sudah merupakan suatu keharusan dalam berdemokrasi agar pemerintahan bisa dikelola dengan baik dan pembangunan bisa jalan. Terlebih lagi kepala desa harus memberi contoh tentang transpransi pengelolaan Anggaran Add dan DD.
Namun kali ini keberangkatan Bimtek ke Kota Malang dan Surabaya yang diduga menelan biaya milyaran rupiah Dari sumber Alokasi Dana Desa Sungguh sangat menyayat hati masyarakat soalnya dalam keberangkatan kali ini para Kepala Desa diduga banyak yang ngutang karena baik itu uang ADD maupun uang DD belum cair, jadi kegiatan ini termasuk salah satu dari kegiatan yang dipaksakan.
Disamping itu pula dalam kegiatan tersebut diduga masih ada orang yang belum jelas tupoksinya. Sehingga para Kepala Desa dibebankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Atau masih ada sumber dana dari lain atas kegiatan tersebut, hingga terlaksana.
Yang jelas diduga kegiatan tersebut bersumber dari dana pemerintah. Untuk itu diharapkan aparat penegak hukum atau para auditor agar dapat memeriksanya.
Hal ini menjadi perbincangan para awak media se Tanjung Jabung Timur,yang mana sudah kesekian kalinya melakukan kegiatan Bimtek atau Study Banding belum membuahkan hasil yang signifikan. Sementara uang masyarakat sudah digunakan untuk sesuatu yang bersifat prokontra dengan keinginan hajat hidup orang banyak. Adakah ketetapan aturan setiap tahun kepala desa harus berangkat Bimtek setiap tahun keluar daerah ...? [Ayudi]