NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Pj. Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang, S.pi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (PPDN) yang dirangkaikan dengan launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK, dan BPKP secara daring di ruang Rapat Bupati, Rantau Selatan, pada Selasa (31/08/2021).
Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan sistem kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi. "KPK mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya melalui konferensi video.
Firli menambahkan ada delapan area intervensi yang selama ini sudah dikerjakan KPK yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Sementara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sepakat bahwa sinergi pengendalian korupsi dalam masa kedaruratan pandemi Covid-19. Kolaborasi antara APIP, BPKP, dan aparat penegak hukum harus dilakukan sejak awal, tidak bisa saling tunggu-menunggu.
Dalam Kesempatan yang sama, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., selaku Menteri Dalam Negeri RI mengatakan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
"Pengelolaan Bersama MCP ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah, sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik," jelasnya.
Rapat koordinasi secara daring ini juga dihadiri Asisten I Sarimpunan Ritonga S.Pd, Asisten III Zaid Harahap, Inspektorat, dan kepala BPKAD. [Rahmad]