Di Rumah Ini Telur Dadar Dibagi-bagi Bukan Karena Demokrasi
Oleh Agung Marsudi
Di rumah ini, telur dadar dibagi-bagi. Di rumah ini berpuluh tahun, satu ayah, satu ibu, 6 anak harus berbagi. Berbagi tempat tidur, berbagi waktu belajar, berbagi makan, berbagi mandi, sepanjang hari.
Di rumah ini, bukan soal banyak anak, banyak rejeki. Bukan keluarga (tak) berencana. Di rumah ini "kita" dilahirkan. Di tanah pusaka yang sama. Di desa, yang melahirkan Indonesia.
"Hanya bilik bambu tempat tinggal kita
Tanpa hiasan, tanpa lukisan
Beratap jerami beralaskan tanah
Namun semua ini punya kita
Memang semua ini milik kita sendiri"
(Ian Antono, Godbless)
Indonesia milik kita. Kita hari ini telah berjumlah 270 juta jiwa lebih. Berapa telur dadar lagi harus dibagi-bagi. Jika demokrasi adalah jumlah, untuk apa suara dipecah. Jika suara terbanyak yang menang, untuk apa berteriak, jika hanya mau dipilih dan disayang.
Indonesia milik rakyat, bukan milik partai politik. Kita memilih wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Berbeda pilihan itu hanya di tanda gambar. Tak semestinya sampai di kamar.
Bisa dibayangkan satu kamar, 6 anak, 6 pilihan politik berbeda. Dengan enak mereka akan bilang, "sangat demokratis". Bahkan bapak dan ibunya yang membesarkannya, tak punya hak mempengaruhi, apalagi memaksa pilihan. Tentara Nasional Indonesia, yang lahir dari rakyat pun tak boleh punya pilihan.
Itulah demokrasi (tak pernah diakui darimana diadopsi)
Padahal cita-cita proklamasi para founding fathers, bukan soal kebebasan. Demokrasi yang dimaksud di Indonesia bersendikan Pancasila, bukan sebaliknya. Pancasila itu dasar, bukan pilar. Jika pilar, maka dasarnya berubah jadi demokrasi. Amandemen apapun alasannya, telah mengubah haluan bangsa dan negara.
Reformasi telah membelokkan arah sejarah. Demokrasi menjadi tujuan kekuasaan, bukan alat.
Para pendiri bangsa memilih "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Kata demokrasi tidak diketemukan dalam kelima sila Pancasila.
2024 sudah dekat. Di rumah besar Indonesia, telur dadar dibagi-bagi bukan karena demokrasi, tapi karena sila kelima Pancasila menghendaki "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".
Konstitusi kita bertahun 1945, bukan tahun 2002. Kini pilihannya, "kembali atau tidak sama sekali".
Right now or not at all.
Jakarta, 28 Maret 2022