NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Sawit Nasional, dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat, Senin (27/02/2023)
Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Muhammad Rizal Ismail mengatakan Rakor ini kita ingin menyatukan semua stakeholder kelapa sawit di 22 provinsi untuk kita membangun komitmen, kita berkolaborasi, kita coba memperkuat partisipasi dari daerah. Untuk bagaimana kita sukseskan percepatan realisasi BSF, karena memang target selama ini setiap tahun itu 180.000 hektar. Untuk hal ini setiap tahun belum ada yang capai dari sejak tahun 2017. Oleh karena itu rakor ini menjadi strategi bagaimana kita melakukan percepatan realisasi dan harus mencapai target per tahun 180.000 hektar, "terang Rizal, saat di temui di sela - sela acara Rakor di Jakarta, Senin (27/02/2023).
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan selama ini pencapaian yang paling tinggi hanya mencapai 90ribu hektar di tahun 2020. Memang hampir semua daerah sama, masalahnya ada di surat keterangan bebas HGU (Hak Guna Usaha), kemudian kawasan hutan dan lindung gambut. Nah sekarang di tahun ini kita sudah revisi permentan nomor 19 tahun 2023 yaitu persyaratan lahannya yang lindung gambut kita sudah hilangkan, "jelasnya.
Sekarang personal tinggal persyaratannya tidak harus tidak boleh berada dalam kawasan hutan dan tidak boleh berada dalam kawasan HGU (Hak Guna Usaha). tinggal dua syarat ini saja terkait dengan lahan kita sudah bangun koordinasi, komunikasi dengan KLHK dan kantor ATR BPN yang akan kita intensifkan komunikasi dan koordinasinya kerjasamanya sehingga hambatan-hambatan di lapangan itu kita bisa eleminir, "ujarnya.
Menurut Rizal, poin - poin penting di Rakor ini yaitu yang pertama kita coba bangun komitmen dengan kita mengurai masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga begitu kita running pelaksanaan realisasi di bulan maret itu tidak lagi ada masalah dilapangan, "ujarnya.
Ketika ditanya terkait dan harapan di tahun 2023 ini, Rizal menjelaskan bahwa targetnya kita secara nasional 180.000 hektare.
"Harapan kami perlu ada dukungan, kerjasama kolaborasi dengan seluruh stakeholder baik pemerintah daerah, perusahaan mitra, termasuk asosiasi petani. Dan kami juga berharap ada kerjasama dan kolaborasi, karena memang selama ini kita sudah sudah berulang kali mengadakan rapat-rapat, baik secara online dan secara fisik mulai dari bulan Januari sampai saat ini. Sehingga kami yakin dan optimis kalau ini mulai kita kerjakan bisa tercapai target yang sudah ditentukan oleh pak presiden per tahun 180.000 Hektare, "pungkasnya. (JNI)