IKN
Oleh Agung Marsudi
HANYA tiga huruf "IKN" tapi jagad politik Indonesia dibuat gaduh. Ia ambisi, ia mimpi, ia keinginan yang akan menjadi legacy. Yang mulia, presiden Jokowi.
Ia investasi, ia politik kelas tinggi.
Tiga huruf itu seperti mantra, yang boleh jadi akan membuat para calon presiden 2024 tersandra. Oleh harga. Oleh angka-angka. Oleh hitung-hitungan bisnis cap panda.
Uang negara dipertaruhkan.
"Pemindahan kekuasaan dan lain-lain" (di dalamnya rencana pindah ibu kota) dari Jakarta ke Kalimantan, pada kesempatan pertama, akan dilakukan di era pemerintahan Jokowi, tidak presiden terpilih. Ini salah satu alasan kenapa Jokowi harus "cawe-cawe" sebab dia yang punya "gawe". Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
IKN diharapkan menjadi “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. Gak _Jawasentris_.
IKN dalam POV katulistiwa, telah dijadikan tool politik, alat tawar, alat tukar kepentingan. Pada titik ini, pendapat wartawan senior Panda Nababan, semua "tergantung kepada Jokowi" benar adanya.
Masalahnya kemudian tidak sekedar, "Siapa capres yang mendapat restu Jokowi?" Tapi makin melebar ke kiri ke kanan, dan melompat. Anies, Ganjar, Prabowo hanyalah nama. Potret bakal calon presiden, sejatinya wajah lama yang usang, dikemas agar tidak nampak lelah pada keadaan, lalu menanggung tumpukan utang.
Tongkat estafet politik dari Jokowi ke capres pilihan Jokowi, bertuliskan "IKN" karenanya diperlukan komitmen politik yang kuat, (dan tidak berkhianat). Terlalu mahal harganya, jika anggota koalisi pemerintahan kemudian membelot. Nasdem yang duluan kena "bogem".
Kemana mereka yang dulu bilang jika pak Jokowi itu, "Klemar-klemer, plonga-plongo, otoriter, bebek lumpuh, bapak bipang, the king of lip service". Jawabannya, "Jokowisme". Jokowi, bukan Megawati.
Pepatah Minang menyebut, "Sakain indak Saragi". Sekain tak semotif. Serumah tak sekamar.
Beginilah demokrasi. Koalisi tak seindah mimpi, (tak sehidup semati).
Solo, 22 Mei 2023