Oleh Agung Marsudi
Pemerhati Geopolitik
URUSAN tenaga kerja, soalan pengangguran di negeri ini seperti tak ada habisnya. Nasibnya, jumlahnya dan masa depannya. Siapapun presidennya, menterinya, gubernurnya, walikotanya, bupatinya.
Dalam konteks kabupaten Bengkalis, terutama di Duri, kecamatan Mandau yang dikenal dengan industri migas nasional, nasib buruhnya seperti tak beranjak dari kata "tak layak". Upahnya tetap minimum. Sebab di setiap tetes keringatnya hanya mengenal istilah "upah minimum". Bukan upah layak.
Hubungan tenaga kerja, peluang kerja dan potensi pekerjaan, meski di depan mata, seperti di Duri, menggoyang harapannya. Kepada siapa nasib puluhan ribu buruhnya dipertaruhkan. Sampai dimana kewenangan dinas tenaga kerja, seperti apa "kerja"nya, sehingga dunia kerja yang padat investasi migas ini, mendapat ruang dan solusi.
Tudingan sepihak etos kerja buruh di Duri yang rendah, layakkah jika kemudian disandingkan dengan etos dinas tenaga kerja yang menangunginya. Sebab bagi buruh, dinas tenaga kerja, seperti payung, rumah bagi para tenaga kerja. Bukan serikat buruh, atau serikat pekerja. Ini soal regulasi, bukan soal aksi. Regulasi itu soal kebijakan. Kebijakan itu soal negara, soal pemerintahan.
Cukup sudah nasib buruh dipertaruhkan di jalanan, seperti ketika demo besar-besaran Tripatra dulu, hingga melumpuhkan ekonomi dan nasib para buruh sendiri. Dan kejadian itu tak mungkin terulang.
Lalu pertanyaannya, jika etos tenaga kerja dan dinas tenaga kerja setali tiga uang, sama-sama rendah. Tentu kondisinya sangat memprihatinkan. Kampanye penurunan angka pengangguran dan produktifitas tinggi hanya mimpi. Jauh panggang dari api.
Beberapa hari ini, telpon genggam saya dipenuhi pesan singkat dari warga dan para pelaku usaha di Duri yang mengeluh, atas ketidakhadiran kepala disnaker Bengkalis yang tidak berada di kantor, sementara layanan publik terkait dinamika pekerja dan investasi migas di Duri menuntut layanan prima.
Kepada para pihak, termasuk berkomunikasi dengan Kadisnaker, Ketua dan beberapa anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, yang menjadi mitra dinas tenaga kerja, tak mendapat respon. Hari Jumat pagi (21/11/2025) saya berkunjung ke Kantor Disnakertrans Bengkalis, jalan pipa air bersih, "kantor sepi", resepsionis kosong, pintu ruang Bidang PHI dan Jamsostek terkunci. Kepala dinasnya memang tidak berada di tempat.
Jika di era Chevron, aksi-aksi buruh tak henti bergemuruh. Kini di era perusahaan plat merah sekaliber PHR keluhan tenaga kerja justru menemui jalan buntu. Kuldesak buruh. Praktik tekan menekan, intimidasi seperti sarapan pagi. Tak mungkin dinas tenaga kerja berpraktik seperti calo tenaga kerja. Karena tekanan kekuatan politik penguasa. Meski tak menutup mata ada istilah "titipan" dari "yang berkuasa".
Jika sudah begitu, benarlah kata istri saya yang asli Duri, ketika duduk di bangku SMA dulu di Sebanga, "Cinta itu buta tapi bisa membedakan mana Caltex, mana Tripatra".
Lupakan KPI perusahaan, lupakan etos dinas tenaga kerja, lupakan nasib buruh migas, gaji tiga koma. Diterima tiga hari, langsung koma. Rig-Rig minyak di Duri dipenuhi target produksi membubung tinggi, "Drill, Baby. Drill!"
Jika tenaga kerja butuh kerja, dinas tenaga kerja juga butuh kerja. Lupakan bicara etos, sebab kita masih sama-sama bermental "jongos".
Duri, 21 November 2025