Catatan Melawan Lupa dari Riau: “Zul yang Memanggul” dan 1,64 Juta Hektar Hutan yang Hilang
Oleh Agung Marsudi
Founder Duri Institute
Riau, 9 Agustus 2014. Provinsi berulang tahun ke-57. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era SBY, datang sendiri ke Pekanbaru membawa “kado istimewa”: SK pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Peta Nasib” Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Bukan Gubernur Riau yang jemput ke Jakarta.
Menteri yang antar langsung.
Aneh? Tentu saja aneh. Karena itu bukan kado ulang tahun. Itu seperti "kado pelepasan 1,6 juta hektare hutan" untuk oligarki sawit dan pulp.
Dua bulan kemudian, September 2014, KPK OTT Gubernur Riau Annas Maamun. Suap Rp 3 miliar dari pengusaha sawit (Gulakma Group & Duta Palma) agar revisi RTRW lolos. Hasil revisi? Hutan lindung di Riau berubah status jadi APL (Area Penggunaan Lain) dalam sekejap. Dan SK yang jadi alat utama SK No. 673 & 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani sendiri oleh Zulkifli Hasan.
Angka 1,64 juta hektare hutan yang dilepas era Menhut Zulkifli Hasan (2009–2014) "persis sama" dengan angka yang jadi barang bukti kasus suap Annas Maamun. Kebetulankah? No way!
Taman Nasional Tesso Nilo, yang dulu seluas 150 ribu hektar dan jadi rumah terakhir gajah Sumatera, kini tinggal 38 ribu hektare. Sisanya? Jadi kebun sawit dan HTI pulp. Harrison Ford datang 2013, marah besar di depan kamera:
_“You are fighting a losing battle!”_
Zulkifli Hasan ketawa dan menjawab: _“Kita baru berdemokrasi.”_
Tapi demokrasi tidak menebang hutan. Manusia dengan stempel lah yang melakukannya.
Zulkifli Hasan dipanggil KPK sebagai saksi 2020. Dia datang, tapi tak ditahan. Annas Maamun dipenjara 7 tahun. Gulakma dipenjara. Pengusaha sawit lain dipenjara. Zulkifli Hasan? Kini menjadi Menteri Perdagangan era Prabowo. Masih memanggul karung yang sama, cuma karungnya lebih besar.
1,64 juta hektare hutan itu setara dengan "22 kali luas negara Singapura. 25 kali Jakarta.3 kali pulau Bali. 100 kali luas kota Bandung"
Hutan itu bukan milik Zulkifli Hasan. Bukan milik Annas Maamun. Bukan milik Sukanto Tanoto atau Eka Tjipta Widjaja. Itu milik kita. Milik anak-anak yang sekarang tenggelam di Sumbar, Sumut dan Aceh karena hutan sudah tak ada lagi yang menahan air.
Jadi siapa yang harus “memanggul” tanggung jawab? Bukan cuma oligarki yang punya kebun. Tapi juga "kuli panggul berjas" yang dulu menandatangani SK, yang kini masih duduk di kursi menteri, yang masih tersenyum di layar televisi.
Mereka bukan pemimpin. Mereka kuli terhormat yang dibayar mahal untuk mengangkat karung duit dari hutan ke kantong tuannya. Menteri kita bisa apa. Apa bisa?
Ingat Riau! Indonesia jangan lupa. Never forget, never forgive!
Duri, 5 Desember 2025