Sebuah catatan, praktik mengelola negeri tanpa kemudi (Bagian 1)
Oleh : Agung Marsudi, founder Duri Institute
CATATAN ini ditulis di sebuah negeri, yang kemarin dipaparkan oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, ketika menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2021, Senin (16/8/2021) di Senayan.
"Negara ini negara besar. Karena lahir dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang telah memiliki Peradaban yang unggul.
Para Raja dan Sultan Nusantara juga secara langsung turut membentuk lahirnya negara ini melalui dukungan mereka kepada para Pendiri Bangsa saat itu. Tercatat dalam sejarah, bagaimana para Sultan dan Raja Nusantara memberikan sumbangan mereka kepada Indonesia di awal Kemerdekaan. Salah satunya sumbangan uang 13 Juta Gulden dari Sultan Siak dan Pesawat Kepresidenan serta Emas Monas dari Tokoh dan Rakyat Aceh".
Ya, catatan ini ditulis dari sudut pandang Sumatera, negeri kaya sumber energi, negeri yang menghidupi negeri.
Selama ini, terkait kebangsaan, kita menganut doktrin Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang melihat Indonesia. Sayang dalam praktiknya, cara pandangnya politik "Jakarta sentris". Melihat Sumatera dari Jakarta, melihat Kalimantan dari Jakarta, merekam Papua dari kamera Jakarta.
Dari kacamata yang berbeda, saya ingin melihat Indonesia dari kacamata Katulistiwa. Saya mencoba melihat Jakarta dari kacamata Sumatera. Melihat Jakarta dari kacamata Papua dan seterusnya.
Secara geopolitik, geostrategi dan geoekonomi, tentu garis katulistiwa menjadi penting, karena dari garis imajiner itu sejatinya kita bisa melihat Indonesia lebih utuh, lebih fair. Wawasan Katulistiwa atau cara pandang dari katulistiwa bisa menjadi gagasan baru, dalam memandang Indonesia lebih baik (oceanomics).
Seperti diagram ikan atau fishbone. Bagian ekor ikan, meski bagian belakang, ia memegang kendali penting, dalam lanskap persoalan bangsa (dan negara) yang terus bergerak. Orde Lama dan Orde Baru telah menjadi bagian dari sejarah. Sedang reformasi masih berada di pinggir sejarah, layak dibedah, tak perlu marah. Sehingga memberi anatomi baru, bagi perjalanan bangsa di masa depan.
Reformasi belum melahirkan suatu generasi, ia masih seusia bangunan, yang masih bisa dirobohkan. Harapan besar yang digendong rakyat ketika reformasi, yang dimotori mahasiswa, dan berhasil membuat Pak Harto lengser. Dalam perspektif hari ini, rupanya hanya drama, yang tak ingin Indonesia tinggal landas.
Drama itu diawali dengan plot ekonomi, yang mengeliminasi kekuatan dan kepercayaan politik, lapar perut lalu kemelut. Puncak ketegangan, justru diawali dari perintah "membuka" Senayan, endingnya kudeta konstitusi.
Manajemen konflik nasional yang dirancang dan dibangun oleh kekuatan asing (dan National Democratic Institute) bahkan berkantor di gedung DPR/MPR RI dibantu puluhan sindikasi LSM, menemukan benang merahnya di pemilu yang dipercepat dan pemilihan presiden langsung. Pada titik ini, mestinya bisa dipahami.
Hasil-hasil amandemen UUD 1945, dalam kurun waktu 1999-2002, baru diundangkan di lembaran negara, beberapa tahun berikutnya, setelah ada legitimasi pilpres langsung. Sebuah rangkaian, mekanisme politik yang tidak diketemukan dalam sistem ketatanegaraan kita (UUD 1945 yang asli).
Nasi telah menjadi bubur, memang sengaja Indonesia dibuatkan bubur (chaos), kompromi dan transaksi politik, melahirkan konstitusi gaya baru, yang sebenarnya palsu.
Politik berjalan dengan demokrasi zombi dan oligarki, sehingga manajemen pemerintah, atas nama negara, telah dikelola tanpa kemudi. Karena reformasi, konstitusi asli diganti imitasi.
Sehingga di depan mata, 76 tahun Indonesia merdeka, negeri ini gamang mengatasi besar pasak dari tiang. Janji kesejahteraan, hanya dibayar dengan hutang.
Bangsa defisit negarawan. Negara berjalan tanpa haluan.
Riau, 19 Agustus 2021