Kantor Hukum Elidanetti, S.H., M.H., CPLC, Taja Sharing Session “Demi Bengkalis Lebih Maju” Print Friendly and PDF -->

CETAK BERITA

Print Friendly and PDF

Translate

Kantor Hukum Elidanetti, S.H., M.H., CPLC, Taja Sharing Session “Demi Bengkalis Lebih Maju”

Sabtu, 02 Oktober 2021,



NUSANTARAEXPRESS, DURI – Sabtu, 2 Oktober 2021, Kantor Hukum Elidanetti, S.H., M.H., CPLC, digeruduk sekelompok mahasiswa asal Duri yang menamakan diri sebagai Aliasnsi Mahasiswa Duri gabungan dari beberapa kampus dan berbagai jurusan, sekira pukul 15.00 Wib.

 

Aliansi Mahasiswa asal Kota Duri ini hanya ingin silaturahmi dan melakukan diskusi dengan pengacara nasional Elidanetti, S.H., M.H., CPLC, yang juga sebagai tokoh perempuan di Provinsi Riau, Jelas Ketua Aliansi Mahasiswa Duri Andri Ramadhan kepada media ini di Yeraa Café Jl. Mawar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

 

Sebagai mahasiswa yang berasal dari Kota Duri Kabupaten Bengkalis, kita ingin memberikan sumbangsih pemikiran. Dan saat ini kita bersilaturahmi kepada praktisi hukum yang memang sudah berkecimpung di kancah nasional. Kami ingin pemikiran dari Aliansi Mahasiswa tidak bertabrakan dengan konsep hukum. Jelasnya.

 

Pantauan media ini, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa adalah 5 orang dari berbagai kampus. “Kami yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Duri berjumlah lebih kurang 250 orang, namun hanya 5 orang sebagai perwakilan”. Jelas Ketua Aliansi Mahasiswa.

 

Silaturahmi ini terlihat tertata apik. Suasana lebih hidup saat dipandu oleh Moderator Handal sahabat saya Agung Marsudi yang juga aktif sebagai jurnalisis, juga sebagai penulis handal yang sudah banyak menerbitkan beberapa buku dan menelurkan ide-ide cemerlngnya, khususnya di sektor migas hingga hengkangnya perusahaan raksasa dari Bumi Melayu Riau pada tahun 2021.

 


Suasana lebih menarik saat dialogis, karena Sharing Session yang ditaja oleh Kantor Hukum Elidanetti, S.H., M.H., CPLC, ini kedatangan tamu dari DPRD Kabupaten Bengkalis H. Adri, SE. di Bidang Anggaran (Banggar).

 

Dalam Sharing Session ini Elidanetti, S.H., M.H., CPLC, banyak meberikan masukan terkait dengan roda pemerintahan khususnya di Kabupaten Bengkalis.

 

“Pertemuan ini sebenarnya adalah diskusi kecil untuk menampung aspirasi dan kita sebagai masyarakat Kabupaten Bengkalis memporsikan diri sebagai masyarakat yang ingin Kabupatennya lebih maju. Apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai sekarang perlu kita bantu dalam hal pemkiran dan ide-ide cemerlang yang mungkin dapat kita sumbangkan melalui pertemuan ini”. Jelas Tokoh perempuan Riau ini yang juga sebagai Advokat tingkat nasional.

 

“Kita juga perlu tahu, bagaimana  masalah ekonomi, hukum, dan yang paling utama adalah pendidikan. Langkah apa yang sudah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyikapi masa pandemi. Dan juga langkah apa untuk perbaikan ekonomi nya. Sepertinya ini harus dibedah dan didiskusikan, sehingga menghasilkan sebuah catatan penting dan akhirnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis”. Ungkap Elidanetti dengan optimis.

 

“Terlebih lagi saat ini sumur-sumur minyak sudah dikelola oleh negeri kita sendiri dan 100 % sudah dikelola tanpa melibatkan negara luar. Tentu logikanya ini menjadikan nilai tersendiri untuk kemakmuran masyarakat disekitar, khususnya pengelolaan sumur minyak di Blok Rokan. Kabupaten Bengkalis punya peranan yang sangat signifikan”. Ulas pengacara tingkat nasional ini dengan kritis.

 

“Haruskah masyarakat menjadi penonton lagi ?  Jawaban ini hanya bisa dijawab oleh Pemerintah, sampai dimana pengelolaan ini akan berimbas kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Mandau. Peluang untuk membangun Bengkalis itu luar biasa, dan kita bisa mengalahkan Kutai Kartanegara, kalau benar-benar mau mengelola dengan serius untuk kesejahteraan masyarakat nya”. Paparnya.

 

“Bagaimana nasib anak negeri secara keseluruhan yang hanya tamat SMA dan tidak

bisa menjanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tingi karena faktor biaya. Ini juga harus dipikirkan, karena peluang untuk tenaga kerja di Migas juga sangat memungkinkan”. Paparnya.  

 

Harapannya, “Pemerintah juga harus mengerti dengan keadaan sekarang. Masyarakat adalah aset pemerintah. Dan pemerintah tidak akan pernah ada tanpa adanya masyarakat. Kita ingin sekali membuka peluang dan memberi gagasan, terutama dari anak-anak muda, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Kaum ibu terkait dengan perlindungan anak dan perempuan”.

 

“Pertemuan Ini akan kita followup ke pemerintah daerah, agar bisa memberikan kontribusi berupa ide dan gagasan yang positif. Pertemuan-pertemuan seperti ini akan kita lakukan secara rutin dan untuk ke depan akan kita agendakan secara berkala. Kita harus membantu Pemerintah Daerah dengan ide-ide cemerlang guna arah yang lebih baik untuk Kabupaten Bengkalis”. Pungkas ElidanEtti, S.H., M.H., CPLC yang saat ini sedang mengeluti advokasi ke mancanegara Iran dan German.

 

Terlihat hadir dalam acara Sharing Session yang ditaja oleh Kantor Hukum Elidanetty, S.H., M.H., CPLC ini adalah ELIDANETTI, S.H., M.H., CPLC., H. ADRI, SE dari Banggar DPRD KAB. Bengkalis, MUKHLIS, tim Pengacara BUMA, dr. GULTOM dari Duri Institute, FENY WULANDARI dari Komisi Perlindungan Anak Kab. Bengkalis, BONAR TAMPUBOLON, ARMAN, BUDIMAN dari LAMR, ALIANSI MAHASISWA DURI dan dari beberapa awak media.



 

Sesi berikutnya, adalah pemaparan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis H. Adri, SE. Beliau menjelaskan secara gamblang terkait dengan Anggaran di Kabupaten Bengkalis.

 

“Saat ini anggaran Kabupaten Bengkalis angkanya lumayan fantastis, diangka 3.9 T yang sebelumnya hanya senilai 3.2 T. Tentunya semua semua angka akan dialokasikan sesuai dengan peruntukan untuk mendukung visi dan misi pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Saat ini Kabupaten Bengkalis menanggung beban yang cukup tinggi dari kultur daerah yang berbeda”. Ulasnya dengan santai, karena Sharing Session ini memang tidak pertemuan formal.

 

H. Adri menjelaskan lebih lanjut, untuk pembiayaan operasional senilai 2.4 T diperuntukkan membayar tenaga Honorer dan lain sebagainya, dan untuk modal anggaran belanja dengan nilai 1.1 T.

 

Kalau saat ini Kabupaten Bengkalis tidak pad posisi APBD yang paling besar, benar 10 tahun yang lalu. Namun saat ini sudah posisi 10 besar dari seluruh Kabupaten di Indonesia. Tapi kalau di Provinsi Riau itu benar. Bengkalis di posisi no. 1. Ulasnya.

 

“Terkait peralihan PT. Chevron ke PT. Pertamina, daerah mendapat 10 %. Dan agar angka itu bisa terealisasi tentunya ada mekanisme yang mengatur. Dan untuk menampung semua itu dibutuhkan BUMD. Namun untuk membentuk BUMD butuh wakru 2 thn. Dan saat peralihan PT. Chevron ke PT. Pertamina Kabupaten Bengkalis tidak ada BUMD. Artinya Kabupaten Bengkalis tidak siap. Papar H. Adri,SE yang mengetahui bagaimana mekanisme karena pada posisi BANGGAR di Kabupaten Bengkalis.

 

Terakhir, Adri mengatakan, membangun Kabupaten Bengkalis sangat dibutuhkan dengan Kemitraan Kolaborasi. Mahasiswa, Masyarakat harus kritis untuk memberi masukan untuk Bengkalis lebih baik dan maju ke depan.

 


dr. GULTOM, dalam sesi berikutnya memberikan masukan agar penanganan covid-19 bisa secara maksimal dibutuhkan leadership secara personal. Tetap lakukan protokol kesehatan. Kita tidak ada yang lebih paham terkait denan covid-19.  Karena covid-19 tidak bisa diukur dan kapan endeminya. Saat ini kondisi sepertinya belum memungkinkan bisa berakhir jika enveronment tidak bisa terkondisi. Dan menyangkut enveronment ini adalah urusan pemerintah”. Paparnya. 

 

Yang menjadi pertanyaan, Mengapa warga Kabupaten Bengkalis harus melakukan vaksinasi ke Kabupaten/Kota lain?. Ini juga harus menjadi pemikiran pemerintah daerah. Pungkas dr. Gustom dari Duri Institute yang selalu mengkritisi masalah kesehatan.

 


Bung ARMAN mengatakan untuk menjaga Herd Immunity tetap melakukan vaksinasi. Namun ada pendekatan yg salah. Kita selalu berkonsentrasi kepada penerita. Tapi tidak konsentrasi kepada yang terpapar. Bagi yang belum melakukan vaksin, silahkan datangi tempat vaksinasi. Ujarnya yang pernah menjabat sebagai Humas di RSUD Kecamtaan Mandau ini.


Aliansi Mahasiswa Duri menyerahkan bibit Penghijauan pohon Matoa sebagai tanda cinta
 

FENY WULANDARI dari Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mengatakan, Pemkab. Bengkalis harus gerak cepat. Kita lihat Pemkab terlalu lambat gerakannya dalam bidang anak dan perempuan. Kita harus berlari untuk mengantisipasi segala sesuatu yang bakal terjadi dengan anak dan perempuan.

 

“Bengkalis ini unik. Suka sosialisasi, tapi realisasinya tidak ada.Kita stoplah hat-hal yang seperti ini. Hanya membuang-buang  anggaran”. Ulasnya dengan kritik pedas. 

 

“Bahkan sampai saat ini, RSUD di Kecamatan Mandau tidak ada Psikolog. Jangan tungu kejadian baru kita sibuk menanganinya. Papar Fenny penuh harap.

 

“Untuk agar tercapainya semua itu perlu diperhatikan 5 klaster hak anak, yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus. Untuk pencapaian Daerah Layak anak, kita harus berlari dan harus extra agar kita bisa melakukan pencapaian. Ini adalah cita-cita kita bersama khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis”. Ulas Fenny menjelaskan secara detail.




Berbeda dengan Bung BONAR, sebagai aktivis 98, beliau menyoroti sektoral non migas. “Pemerintah saat ini banyak berkonsentrasi terkait dengan migas, sedangkan sektor pariwisata dan perkebunan, pertanian banyak terlupakan. Justru selain dari sektor migas akan memberikan sumbangsih PAD yang cukup besar kalau dikelola dengan maksimal. Namun sampai saat ini tidak tersentuh. Seharusnya Ini menjadikan catatan khusus bagi para pengambil kebijakan. Banyak yang bisa digarap dari sektor lain selain migas. Saya yakin dan percaya, jika disentuh secara maksimal, maka akan menghasilkan nilai bahkan lebih dari sektor Migas”. Paparnya dengan lugas dengan bahasa aktivis. Kritis dan mudah dipahami.



 

MIKHLIS, dari Badan Usaha Milik Adat (BUMA) menyoroti terkait BUMD, sampai saat ini Kabupaten Bengkalis tidak mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor migas. Dan yang perlu ditingkatkan lagi oleh Pemkab. Bengkalis adalah nilai ekonomis dari Pariwisata. Sepertinya harus dilakukan restorasi kebijakan, agar Kabupaten Bengkalis bisa lebih maju. Papanya. 

 

“LAMR selama ini hanyamelihat dan hanya mendapat souvenir. Kita Ingin menjadi pemain di Blok Rokan dengan membentuk Badan Usaha Milik Adat (BUMA). Dan saat ini BUMA menggandeng perusahaan asal Rusia”. Pungkasnya.

 


BUDIMAN, SE dari LAMR menyoroti permasalahan dari sisi sosial, intens sudah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

 

“Setelah kita tanyakan terkait dengan dana CSR, pemerintah tidak bisa menjawab regulasinya. Sudah 7 thn berlalu yang katanya mau di Perdakan, namun sampai saat ini tidak pernah terealisas. Bahkan LAMR sudah melakukan hearing dengan para pengambil kebijakan. Tp sampai saat ini tidak ada kejelasan”.  Sindir Budiman dengan tegas.  

 

“Harapannya ini segera diakomodir, agar bisa dimanfaatkan oleh adik adik kita para generasi penerus. Saya yakin dan percaya, jika dana itu untuk upgrade skill putra-putra daerah, ini akan membentuk kaum muda yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing”. Pungkas Budiman megakhiri.

 

Terakhir dari ALIANSI MAHASISWA DURI ANDRI RAMADHAN, karena memang waktu yang tidak memungkinkan, Aliansi Mahasiswa hanya memberikan masukan terkait dengan Fasilitas, Pelayanan,  Infrastruktur.  Termasuk Taman kota yang sudah dijanjikan beberapa waktu yang lalu dan Fasilitas yang mangkrak. Dan Aliansi Mahasiswa Duri juga mengharapkan adanya Universitas Migas. Ada di Kabupaten Bengkalis, khususnya Mandau. Jelasnya dengan padat dan singkat.


Aliansi Mahasiswa Duri menyerahkan bibit Penghijauan pohon Matoa sebagai tanda cinta

Sebagai penutup, dari Aliansi Mahasiswa Duri menyerahkan beberapa bibit Penghijauan pohon Matoa sebagai tanda cinta, kepada kita semua. Khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis.  

 

Penulis : MISLAM - PPWI

TerPopuler