Jangan Menjadi Alasan Banjir di Mandau Karena “CURAH HUJAN” -->

Jangan Menjadi Alasan Banjir di Mandau Karena “CURAH HUJAN”

Rabu, 02 Maret 2022,


Curah Hujan bukan alasan oleh pemerintah jika terjadi Banjir di lingkungan perumahan masyarakat



OLeh : Boy Annas


Dua hari ini kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau diguyur hujan lebat, dengan intensitas yang cukup lama dan berakibat  debit air tidak tertampung, sehingga meluap sampai ke pemukiman warga. Bahkan ada beberapa titik di Kota Duri terendam air.


Fenomena Banjir di perumahan dan beberapa titik di Duri menjadi buah bibir rutin di saat musim penghujan.


Perbaikan dan peningkatan drainase setiap tahun selalu di anggarkan, secara berjenjang dari musrenbang dan sampai masuk ke dalam APBD. Namun apa yang terjadi, setiap tahun titik banjir terus bertambah.


Apakah tidak tepat sasaran, tapi bukti fisik kegiatan drainase tersebut itu ada dan nyata.


Kami mengharapkan pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkim harus lebih kreatif dan sistimatis.


Mandau harus memiliki peta sanitasi dan saluran, kalau bisa anggarkan setiap 2 tahun lakukan update kondisi nya. Berikan ke pihak yang berkompeten, bisa konsultan kajian dan lain-lain. Jadi kita bisa mengetahui mana Parit Utama serta cabang-cabang dengan parit-parit pendukung dan kemampuan menampung debit air maksimalnya. Mana parit lungkungan dan mana parit air hujan.


Sekarang kita tanya data mana parit yang mengalami sendimin dan harus dilakukan normalisasi. Tida ada data valid, dan harus selalu di cek ke lapangan oleh dinas terkait setelah ada nya Banjir baru dicari tau penyebabnya. Sungguh cara kerja yang sangat klasik.


Banyak parit kita disaat musim hujan kering, sesuatu yang aneh. Air tetap mengalir di jalan.


Segera buat Map drainase untuk Kecamatan Mandau.


Anggaran untuk drainase cukup besar di Mandau setiap tahun, dari Penunjukan Langsung (PL) sampai Tender. Namun banjir tetap ada jika musim penghujan. Sungguh IRONIS.


Mari kita diskusi, jangan jadikan musibah banjir jadi ajang pencitraan politik.


Kalaupun ada Pokir Dewan, para anggota dewan juga harus koordinasikan skala prioritas dengan dinas terkait. Apakah layak untuk ditingkatkan. Jika perlu diganti kegiatan untuk menjaga aspirasi dan konstituen para anggota dewan. Tidak harus infrastruktur fisik.


Pelatihhan dan lain-lain masih bisa menjadi Pokir untuk Kosntituen anggota Dewan.






TerPopuler