DPRD Rohil: Harga TBS Terus Merosot, Pemerintah Harus Pantau Harga di PKS & Tengkulak di Lapangan Print Friendly and PDF -->

CETAK BERITA

Print Friendly and PDF

Translate

DPRD Rohil: Harga TBS Terus Merosot, Pemerintah Harus Pantau Harga di PKS & Tengkulak di Lapangan

Rabu, 26 Juli 2017,


NUSANTARAEXPRESS, BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diminta pantau harga beli tandan buah kelapa sawit oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan juga periksa timbangan.

Hal itu di katakan anggota DPRD Rohil, H. Bachid Madjid, Selasa-(25/7/17) di kantor DPRD jalan Merdeka.

"Harga jual  tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang di jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dibawah harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas Tanam Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Riau," ungkapnya.

Menurut dia, persolan itu menyebabkan harga jual petani kepada para tengkulak juga menjadi murah. Selain harga jual murah, juga banyak para tengkulak curang pada timbangan saat tengkulak membeli sawit kepada petani.



Politisi PPP itu nenilai hal tersebut sepertinya terjadi pembiaran oleh dinas terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Rohil. Sehingga diseluruh wilayah yang ada di wilayah itu tidak pernah satupun para tengkulak membeli TBS dengan harga yang sudah ditetapkan.

"Saya minta kepada pemerintah daerah, kalau memang betul-betul sayang dengan masyarakat petani yang ada di daerah, persoalan  ini harus dapat diatasi secepat mungkin," pintanya.

Dia turut perihatin, Para petani hidupnya sangat ketergantungan dengan harga jual TBS.

Di ketahuinya harga beli minyak goreng, mentega maupun sabun tidak pernah turun. Sementara harga jual TBS petani itu  selalu dibawah harga yang sudah ditetapkan.

"Harga minyak goreng tingi, harga CPO tingi, kenapa kok tiap bulan harga TBS turun terus sama petani," Tanya Bachid Machid.

Dia menjelaskan,harga yang ditetapkan oleh Dinas Tanam Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Riau untuk sawit usianya 15 tahun itu harganya adalah Rp 1.780 perkilogram. Tetapi kenyataannya harga jual di pabrik hanya sebesar Rp 1.500.

"Persoalan ini harus di backup, pemerintah  segera turun tangan untuk melakukan kontrol harga. Jangan hanya makan gaji saja kerjaannya," tandasnya. [Agung]

TerPopuler