NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh Kamis, 9 Desember 2021 lalu Progressive Democration Watch (Prodewa) menggelar diskusi dengan tema ‘Wujudkan Demokrasi Sejati, Indonesia Dan Papua Tanpa Korupsi’.
Diskusi yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai element ini digelar di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 12 Desember 2021.
Perwakilan Prodewa, Ahmad Zidni Jamjami dalam sambutannya menyebut kegiatan diskusi ini merupakan sebagai salah satu tekad gerak daripada Prodewa dalam memberikan literasi kepada masyarakat luas dan juga sebagai bentuk kepedulian Prodewa terhadap masyarakat Papua secara umum.
"Diksusi ini adalah bentuk kepedulian kita, terkhusus progressive democration watch kepada masyarakat papua secara umum, terkait dengan penyelewengan anggaran, terkait dengan korupsi, yang merugikan masyarakat papua secara khusus, dan merugikan negara Indonesia secara umum," kata Ahmad Zidni Jamjami dalam rilisnya.
Zidni menyampaikan kritik terkait tidak berjalannya resapan anggaran dalam waktu yang cukup lama, dan tak ada dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah-daerah, terkhusus di Papua.
Ia juga menilai, sejauh ini banyak masalah-masalah yang kemudian muncul setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua yang baru diselenggarakan kemarin.
"Kami berharap, momentum diskusi yang diselenggarakan oleh Prodewa ini bisa menjadi wadah yang bisa berdampak baik terhadap pemberantasan korupsi di papua khususnya, dan Indonesia umumnya," ujarnya.
Amri, selaku narasumber dan perwakilan dari Papua, menegaskan bahwa ada dana sejumlah kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh KPK terkait korupsi yang bersangkutan dengan tanah papua.
Dia berharap, agar lembaga-lembaga yang berwewenang agar lebih berani untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Papua.
Kemudian, Amri juga mengajak kepada seluruh peserta untuk mengawal semua kasus hingga selesai, sampai kepada tuntas. Dan juga mengajak seluruh peserta untuk menyiapkan diri menjadi calon-calon pemimpin bangsa ini.
Pemateri selanjutnya dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua, Benny mempertanyakan perihal ada atau tiadanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda papua dalam penindasan korupsi di Papua.
"Apakah ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda Papua terkait pemberantasan korupsi di tanah Papua?," tanya Benny.
"Saya melihat minim sangat fasilitasi yang diberikan oleh pemda papua untuk masyarakat papua. Aspek pendidikan 1 ruangan untuk 3 kelas, reot-reot pula (bangunannya)," ujarnya.
Terakhir, Benny mengajak kepada seluruh peserta diskusi untuk mengawal lembaga-lembaga berwenang sampai tuntas perihal penuntasan dan pemberantasan korupsi di tanah Papua. (*)