NO DEMOCRACY NO CRY
Oleh Agung Marsudi
MAKIN unik, makin pelik, birokrasi di era kepak sayap oligarki ini. Alam politik otoriter yang dibungkus demokrasi. Bahkan satu-satunya partai yang namanya ada demokrasi, tapi ketuanya gak ganti-ganti. Di atas demokrasi ada demokrasi.
Dulu peribahasanya, "tanaman makan pagar". Kini justru sebaliknya, "pagar yang makan tanaman". Hampir setiap urusan yang berkaitan dengan hajat rakyat dimonetisasi, jamaknya dibisniskan. Kebijakan diperjualbelikan seperti barang dagangan. "Negara makan rakyatnya".
"No BPJS No Service" jargon plesetan ini lahir dari rahim demokrasi Indonesia tanpa persalinan. Itulah politik kesehatan kita.
Di Warung Wedang Waras, Banyumas. Kami duduk dengan warga desa, cerita wong cilik, cerita kejujuran, kaitannya dengan pemerintahan yang mengidap sakit disorientasi.
Why do we need democracy?
Democracy helps citizens to choose their leaders to run the government.
Sesederhana ini demokrasi. Sehingga dengan enteng rakyat kecil menjawab, "sing waras ngalah".
Urusan Pemilu ditunda, 3 periode, utang menggunung, BPJS apapun itu, rakyat tetap masih waras. Tak ada yang berani bertanya, "sopo sing waras". Karena jawabannya tetap sama, "sing waras ngalah".
Urusan 2024 tak secadas kasus Wadas.
Panggang Politik 4.0 sudah masak, harganya setara 24 kali angsuran bulanan utang bank plejit di pasar tradisional.
Kata pembawa acara TV berita, "Indonesia lagi-lagi dihadapkan dengan ritual berulang, lonjakan harga pangan".
No democracy, no cry.
Banyumas, 5 Februari 2022