"Big Data, Big Mouth, Keslomot!"
Oleh Agung Marsudi
KLAIM big data yang digunakan pesohor, politisi dan seorang menteri sebagai landasan untuk membangun argumen dukungan dari netizen agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda, blunder. Memasukkan gol ke gawang sendiri.
Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Cak Imin (26/2/2022), dari 100 juta subyek akun, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," tegas Ketum PKB itu.
Mau diperhalus seperti apa, dengan gaya apa, komunikasi politik kita masih biasa-biasa. Masih seputar citra. Berkelindan penampilan, dan janji-janji. Janji merdu biasanya palsu.
Keslomot, erat kaitannya dengan merokok, apalagi sedang mabuk. Mabuk politik apalagi. Politik big data. Itu masih biasa! Yang ini lebih seru, lebih luar biasa, "Big Berita".
Hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di Data Center Dukcapil, Kemendagri terancam hilang atau musnah. Hal itu disebabkan karena perangkat keras berupa ratusan server yang menyimpan data tersebut berusia cukup tua dan kadaluwarsa. Tak ada pihak yang berani memperbaiki ratusan server tersebut karena kemungkinan kerusakan tambah besar.
Sampai hari ini terdapat sekitar 4517 instansi yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan ini.
Data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil itulah selama ini menjadi basis utama data pemilih. Data tersebut juga akan dipakai pada Pemilu maupun Pilkada serentak 2024 mendatang.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (12/4). Seorang politikus PKB yang baru saja dicopot dari posisinya oleh partainya sendiri.
Nah! Siapa yang keslomot, siapa yang dicopot.
Nama Luqman Hakim, No. Anggota 22 DPR RI, Fraksi PKB, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, seperti diketahui, seorang kader PKB, belakangan kerap melontarkan pernyataan keras dengan menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Pernyataan itu bertolak belakang dengan sikap Ketumnya Cak Imin yang justru menjadi Ketua parpol pertama yang mengusulkan wacana tersebut.
Luqman juga termasuk lantang dalam rapat antara Komisi II dengan Mendagri Tito Karnavian, Selasa lalu (5/4). Dalam rapat, kala itu Luqman mencecar Tito terkait seruan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa hari sebelumnya.
Ia juga menyatakan dukungan atas sikap Jokowi yang meminta kepada kabinetnya agar wacana perpanjangan jabatan presiden dihentikan. Luqman berharap pernyataan Jokowi menjadi batu nisan dari kuburan wacana tersebut.
"Dan duka maha tuan tak bertahta".
(Nisan, Chairil Anwar, 1942)
Batu Nisan! Untuk yang "ngegas" wacana penundaan.
Yogya, 13 April 2022