Sudah Dapat Jatah Minyak Goreng Murah. "URAA!"
Oleh Agung Marsudi
POLITIK katanya urusan besar, karena berkaitan dengan ketatanegaraan. Tapi dengan hak-hal kecil di depan mata gak bisa menata. Omongannya selangit tentang tata kelola.
"Hasilnya. Uraa!"
Urusan hajat hidup orang banyak, itu alas kenapa berdirinya sebuah negara, ada kontrak sosial di dalamnya. Ada tujuan yang hendak dicapai bersama. Jika negara tak hadir di persoalan-persoalan rakyatnya. Apa namanya? Tentu, bukan "Uraa!"
"Uraa!" Menghipnotis soal-soal strategis. Untuk urusan goreng-menggoreng saja, sementara luas kebun sawit Indonesia tak terkira. Urakan, namanya!
Layar dunia nyata yang diekpose di dunia maya, targetnya bisa dilihat, dibaca dan dirasa. Setelah itu, maunya apa terserah anda. Laman resmi media sosial, milik presiden, kementerian dan lembaga dimaksudkan untuk tali penting, keterbukaan informasi (dan hati) sehingga hubungan rakyat, yang diperintah, dan pemerintah berjalan sesuai perintah.
Jika di medsos tersebar kabar, "Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag ditahan Kejagung karena jadi tersangka kasus ekspor minyak goreng". Jangan kagetan. Perlu ada analisis lanjutan.
Selain Dirjen, ada 3 tersangka lain dari 3 perusahaan.
Satu tersangka dari perusahaan W jabatannya komisaris. Dan 2 perusahaan lain jabatannya manajer. Di Undang-Undang Perseroan, komisaris gak punya kuasa finansial dan kuasa operasi bisnis. Di Undang-Undang terkait perbankan, komisaris juga gak punya kuasa atas rekening perusahaan.
Kata Santa Imelda, "Sebetulnya problem krisis minyak goreng di Indonesia bukan karena ekspor tapi karena modus penimbunan stok, terutama stok-stok yang ditimbun untuk keperluan fundraising politis! Sepatutnya Satgas Anti Mafia Pangan grebek gudang rekanan-rekanan BUMD seluruh Indonesia. Bila perlu grebek ruko-ruko, kontrakan-kontrakan dan bedeng-bedeng".
"Au ah. Uraa!"
Yogya, 19 April 2022