Oleh Agung Marsudi
Pemerhati Geopolitik
MENDENGAR Agoes Budianto dan kawan-kawan dari Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun (MPPS) menggelar aksi demonstrasi di Pertamina RU II Dumai, Senin (20/10/2025) semangat saya untuk menyuarakan kedaulatan energi di negeri Melayu menyala kembali.
Setelah lebih dari 4 tahun, pasca transisi pengelolan Blok Rokan dari Chevron ke PHR. Ada kenangan bersama bung Agoes memperjuangkan tambahan DBH Migas untuk kota Dumai. Bahkan saya yang warga Duri, kabupaten Bengkalis, mendapat SK resmi dari Walikota Dumai. Pesta keberhasilan perjuangan itu sudah berlalu, meski saya tak ada di situ.
Pagi ini ada pesta baru, unjuk rasa ke Kilang Dumai. Demo menarik, karena digelar bersamaan dengan setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Sayang saya pun tak diajak oleh Ketua MPPS, siapa tahu bisa ikut orasi. Padahal suara saya masih lantang, untuk meneriakkan, "No Oil, No Dictatorship".
Menurut Agoes, koordinator aksi kepada media, aksi ini didasari kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan energi nasional. "Jangan jadikan kilang ini sebagai bom waktu yang bisa memakan korban kapan saja. Dua peristiwa kebakaran dan ledakan yang terjadi harus dijadikan pelajaran. Kami meminta Presiden Prabowo agar segera memprioritaskan pembangunan kembali Kilang Pertamina Dumai," ujarnya.
Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun dalam aksinya menyampaikan 5 poin tuntutan:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan pembangunan kembali (rebuilding) Kilang Pertamina Pertamina RU II Dumai sebagai Proyek Strategis Nasional;
2. Mendesak Kementerian ESDM dan CEO Danantara melakukan audit menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan kelayakan operasional kilang Pertamina RU II Dumai;
3. Menolak segala bentuk penundaan atau alasan teknis yang berpotensi mengorbankan keselamatan masyarakat Dumai dan kelangkaan minyak di wilayah Sumatera Bagian Utara mencakup 5 Provinsi diujung utara pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau (Sumbagut).
4. Mendorong pemerintah pusat, daerah dan manajemen PT Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai untuk melibatkan masyarakat Dumai dalam proses pengawasan dan komunikasi publik terkait proyek kilang.
5. Menegaskan komitmen Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun untuk terus mengawal isu ini secara damai, konstitusional, dan beradab sampai langkah nyata diambil oleh Pemerintah Pusat.
Hanya lima tuntutan. Padahal lebih berbobot lagi jika jumlah tuntutannya digenapkan 8 sehingga bisa disebut "ASTATURA DUMAI". Delapan Tuntutan Rakyat Dumai.
Agoes Budianto adalah aktivis, seniman, tokoh budaya, tokoh buruh, tokoh muda, tokoh politik. Semua jenis ketokohan melekat padanya. Sayang perahu PDIP tak membawanya lolos berlayar menjadi anggota dewan 2024.
"Apa tanda Dumai sejati, berlainan suku sepinggan nasi"
Duri, 20 Oktober 2025